Wartawan Diimbau Work From Home dan Tak Membuat Kepanikan

Kabupaten Cianjur – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  Kabupaten Cianjur, meminta wartawan Cianjur berhati-hati dengan penyebaran virus korona (Covid-19), karena, wartawan di lapangan berpotensi terkena dampaknya mengingat meliput di lokasi.

Ketua PWI Kabupaten Cianjur, Mochamad Ikhsan mengimbau, para anggota PWI dan wartawan Cianjur agar menghindari kontak langsung dengan nara sumber, cukup menghubungi melalui telepon seluler atau chat memanfaatkan aplikasi perpesan.

“Saya sebagai Ketua PWI Cianjur meminta pada anggota dalam menjalankan profesi wartawan jangan terlalu mengambil resiko, tidak ada berita sebanding nyawa,” ujarnya, Selasa (24/3/2020).

Ada beberap hal yang harus diperhatikan agar tidak terpapar virus Corona, yakni tidak melakukan kontak atau bersentuhan langsung dengan nara sumber, alangkah baiknya cukup melalui telepon saja.

“Saya yakin perusahan media masing-masing sudah memberikan kebijakan agar bekerja di rumah saja, PWI hanya memperkuat kebijakan tersebut,” katanya.

Selain kesadaran dari wartawan, juga harus dimengerti pejabat pemerintah maupun swasta agar mengerti dengan cara melayani semua informasi dan data yang diperlukan.

“Kami meminta pejabat pemerintah maupun swasta harus kooperatif terhadap wartawan, jangan alergi saat dihubungi,” tegasnya.

Tidak kalah pentingnya, wartawan dalam mencari, menyusun dan mempublikasikan berita atau karya jurnalistik lainnya, seperti gambar maupun suara agar tidak memunculkan kepanikan.

“Kami juga mengimbau agar menulis berita yang bisa menenangkan dan mengedukasi masyarakat terkait virus Corona. Kami percaya rekan-rekan media punya fanatisme kedaerahan agar mengedapankan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sesuai surat edaran dari PWI Provinsi Jawa Barat, rekan-rekan jurnalis tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, seperi pada pasal 9 dan pasal 17 huruf (h) UU No 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Dalam pasal 9 kode etik jurnalistik wartawan wajib menghormati nara sumber baik hak pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pada pasal 17 UU nomor 14 melarang identitas dan riwayat kesehatan seseoang dibuka ke ranah publik tanoa seijin bersangkutan,” pungkasnya. ***