14 Raperda Jadi ‘PR’ Untuk Dituntaskan Pemkot Sukabumi

M Rizky
Reporter Kota Sukabumi

Kota Sukabumi – Empat draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) akan segera diserahkan oleh Pemkot Sukabumi ke DPRD setempat. Keempat draft tersebut diantaranya adalah draft BPR, PD. Waluya, PDAM dan pembentukan produk hukum daerah.

Terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini hanya terjadi perubahan status dari semula berbentuk perusahaan daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) berdasarkan UU No. 23/2014 dan PP No. 54.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, Een Rukmini mengatakan meskipun statusnya berubah namun semua struktur didalamnya tidak ada perubahan.

“Sementara untuk Raperda tentang pembentukan produk hukum tidak bisa dibatalkan begitu saja baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah. Karena setelah ada Perda tersebut setiap pembatalan harus melalui uji materil,” jelasnya.

Hal ini dilakukan agar jika ada masyarakat ataupun pihak lain yang dirugikan oleh Perda tersebut bisa mengajukan uji materil ke Mahkamah Agung.

Sementara itu, selama tahun ini tercatat sebanyak 17 Raperda yang masuk di bagian hukum. Tiga diantaranya merupakan inisiatif DPRD yakni Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu dari Komisi I, tentang Corporate Social Responsibility (CSR) dari Komisi II serta Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dari Komisi III.

“Di triwulan pertama tahun ini ada tiga Raperda yang sudah tuntas. Diantaranya Perda terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Sukabumi, Perda Pengelolaan Limbah Domestik dan Perda yang mengatur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi. Sisanya masih 14 Raperda lagi yang harus tuntas tahun ini,” pungkasnya. (Ari)