Pemekaran Kabupaten Sukabumi Tunggu Jawaban Jokowi

Kabupaten Sukabumi – Pergerakan untuk mewujudkan pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi untuk menjadi dua daerah otonom baru (DOB), masih terus bergulir.

Para pegiat pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara memastikan bahwa usulan pemekaran wilayah ini hanya tinggal menunggu jawaban dari Presiden Joko Widodo.

Inisiator Presideium Pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara (PPKSU), Hadikusuma mengaku intensitas pergerakan untuk merealisasikan pemekaran wilayah kian meningkat sejak enam bulan terakhir ini.

Diharapkan menjelang akhir masa jabatan Joko Widodo sebagai Presiden RI, dapat mengeluarkan keputusan penetapan pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara sebagai DOB.

“Pekan lalu kami sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Informasinya usulan pemekaran untuk Kabupaten Sukabumi tinggal menunggu jawaban dari pak presiden,” jelas Hadikusumah.

Sementara itu juru bicara PPKSU, Bambang Rudiyanto mengaku selama ini pergerakan dalam memperjuangkan pemekaran wilayah kerap terkendala masalah pembiayaan, terutama trasportasi untuk kepentingan lobby ke pemerintah pusat.

“Selama ini pergerakan untuk pemekaran wilayah dilakukan dengan mengandalkan sumber keuangan dari iuran antar aktifis saja. Artinya ini adalah murni perjuangan masyarakat dengan satu tujuan untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bambang.

Seperti diketahui wacana pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi ini sebenarnya sudah mulai bergulir sejak 35 tahun silam. Namun puncak pergerakan masyarakat untuk mengusulkan secara resmi pemakaran ini terjadi pada 2009.

Dari hasil kajian tim akademik Universitas Padjadjaran Bandung merekomendasikan Kabupaten Sukabumi layak dimekarkan menjadi daerah otonom. Antara lain Kabupaten Sukabumi beribukota Kecamatan Pelabuhanratu sebagai daerah induk dan Kabupaten Sukabumi Utara sebagai daerah otonom baru dengan ibukota di Kecamatan Cibadak. (Ton)