Jumat, Agustus 17, 2018
Home > Berita Pilihan > PERWAL PENGHAPUSAN RETRIBUSI ANGKUTAN UMUM MASIH PROSES, FAISAL: HARUS PERSETUJUAN DEWAN

PERWAL PENGHAPUSAN RETRIBUSI ANGKUTAN UMUM MASIH PROSES, FAISAL: HARUS PERSETUJUAN DEWAN

Masaginews.com – Penghapusan tiga retribusi angkutan umum yakni Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal dan Izin Trayek yang diajukan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, ternyata masih dalam proses penandatanganan Peraturan Wali Kota Sukabumi (Perwal).

Diberitakan sebelumnya, Kadishub Kota Sukabumi Abdul Rachman menegaskan jika Perwal terkait penghapusan ketiga objek retribusi tersebut sudah ditandatangani Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz pada 29 Desember 2017 dan mulai berlaku per 1 Januari 2018.

“Sudah ditandatangani Wali Kota pengajuannya dan perwal nya suda ada per tanggal 29 Desember 2017. Jadi sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2018,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Abdul Rachman kepada Masaginews.com melalui sambungan telepon, Selasa (02/01).

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi Faisal Anwar Bagindo (Herry/masaginews.com)

Pernyataan Abdul Rachman ternyata berbeda dengan Kepala Bagian Hukum Pemkot Sukabumi Een Rukmini yang mengatakan ada tiga retribusi sesuai ajuan Dishub di tahun 2018 dan masih dalam proses penandatanganan.

“Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal dan Izin Trayek. Dari tiga retribusi ada perubahan,” tutur Een diruang kerjanya.

Dijelaskannya, perubahan ketiga objek retribusi tersebut sesuai aturan berupa Peninjauan Kembali terhadap tarif yang cukup ditetapkan oleh Perwal dan tidak perlu merubah Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

“Kita melaksanakan aturan dan sesuai aturannya berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah tidak ada (persetujuan dewan),” tandasnya.

Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi Faisal Anwar Bagindo menegaskan jika penghapusan tiga objek retribusi oleh Pemerintah Kota Sukabumi masih wacana. Bahkan Komisi I belum di beritahu soal adanya penghapusan.

“Baru wacana, kita belum dikasih tahu soal penghapusan. Prinsipnya kita setuju tetapi harus melalui proses di DPRD,” katanya.

Kalau memang sudah dihapus dan ada perwal nya, lanjut Faisal, harusnya dibawa ke dewan dulu karena penghapusan ini berkaitan dengan uang masyarakat.

“Disetujui oleh siapa, gak bisa dong. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan uang masyarakat bawa dulu ke kita. Lagi pula Wali Kota sudah habis, tidak boleh mengeluarkan kebijakan strategis karena itu uang masyarakat berkaitan dengan PAD,” katanya.

Faisal pun akan menanyakan langsung ke Pemkot Sukabumi jika memang sudah keluar Perwal nya. “Kita akan tanya dulu regulasinya apa yang dipakai. Karena Perwal harus dibicarakan dengan kita, retribusi itu kan berkaitan dengan perda,” katanya.

Begitupun, ungkap Faisal, penghapusan retribusi pasti akan berpengaruh terhadap PAD. Jika memang akan dikonversikan dengan kenaikan tarif parkir, harus dikaji dan persetujuan dari deqan.

“Kami harus mendapatkan informasi dahulu, pertama pajak parkir berapa lahannya kita tidak tahu berapa yang diambil pajak dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kedua, kita ingin melihat jumlah objek parkir karena potensinya banyak,” pungkasnya. (Feb)

REKOMENDASI:

18 Tahun TKW Gunungguruh Terjebak di Kuwait Kabupaten Sukabumi - Seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi yakni Samsiah sudah 18 tahun tidak bisa kembali ke kampung halamannya yang dikarenakan perusahaan penyalurnya sudah ditutup kare...
Pabrik Ngotot Beroperasi, Jam Pulang Buruh Menambah Parah Kemacetan Masaginews.com - Ulah investor yang tidak toleransi terhadap ribuan buruh Kabupaten Sukabumi padahal sudah mendekati Idul Fitri 1439 H dengan tetap ngotot mempekerjakan buruhnya menyebabkan saat jam pulang menambah kemac...
DUA RUMAH WARGA DI CIKEMBAR SUKABUMI LUDES TERBAKAR Masaginews.com - Dua rumah warga di Kampung Nengrang, RT 05/07, Desa Bojongraharja, Kecamatam Cikembar, Kabupaten Sukabumi malam tadi ludes terbakar, Minggu (04/02). Peristiwa ini pertamakali diketahui pukul 23.30 WIB...
Bukan Gertak Sambal, Warga Leuwidinding Duduki PT TSS Kabupaten Sukabumi - Ancaman warga Kampung Leuwidinding Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah yang berencana mengontrog kantor PT Tambang Semen Sukabumi bukan hisapan jempol semata. Saat ini ratusan warga sudah ber...
Rawan Kecelakaan, Jalan Cibareno Cisolok Sukabumi Minim PJU Masaginews.com - Turunan jalan Cibareno Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi tepatnya di perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Banten minim lampu penerangan. Sehingga tidak jarang jalur ini rawan kecelakaan khusus di malam...