Harap-Harap Cemas Dengan Keputusan NPHD, Bawaslu Mohon Dukungan Pemda

Kabupaten Sukabumi – Bawaslu Kabupaten Sukabumi masih harap-harap cemas dengan kejelasan nominal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan dialokasikan untuk Pilkada serentak pada 2020 mendatang. Pasalnya setelah tiga kali dibahas, hingga kini belum ada kepastian final.

Padahal sebelumnya, Bawaslu yang diketuai Teguh Haryanto ini telah berkoordinasi dan membahas besaran angka NPHD dengan tim anggaran Pemerintah Daerah. Jika sebelumnya Bawaslu mengusulkan nominal sebesar Rp40 Miliar, namun setelah tiga kali dibahas nominal tersebut menyusut menjadi Rp38 Miliar.

“Sampai sekarang belum ada kepastian final soal jumlah nominalnya. Padahal kami sudah membahas ini beberapa kali, tapi sepertinya masih harus menunggu. Jadi harap-harap cemas,” ujarnya disela kegiatan Refleksi Tahapan Pemilu 2019, di sebuah hotel di Kota Sukabumi, Kamis (29/08).

Pihaknya mengharapkan dukungan dari Pemda Sukabumi, karena jika anggaran terus dipangkas hal ini dikhawatirkan akan melemahkan kinerja pengawasnya. Menurutnya, anggaran juga cukup penting untuk penunjang kapasitas SDM.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Anzar Kusnandar menegaskan pengajuan besaran dana tersebut bukan hal asal-asalan. Pihaknya berharap Pemda bisa mengoptimalkan besaran dana yang telah diusulkan demi mencegah pelanggaran Pemilu.

Bahkan hal tersebut telah tertuang dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Penganggaran Pilkada dan Keputusan Ketua Bawaslu RI No: 0194/K.Bawaslu/PR/.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota.

“Memang besaran dana itu lebih banyak tersedot untuk honor pengawas hingga 51 persen. Sementara sisanya untuk kegiatan lain seperti bimtek di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa,” jelasnya.

Menurut estimasi hitungan yang dilakukannya, honor itu diperuntukan 31 orang yang terdiri dari komisioner dan kesekretariatan. Adapun personel panwascam dengan kesekretariatan mencapai 517 orang, sementara pengawas desa dan kelurahan sebanyak 386 orang.

Jumlah tersebut belum termasuk pengawas adhoc di tiap TPS yang jika mengacu pada Pilgub Jabar sebelumnya jumlahnya mencapai 4.018 TPS. (M. Rizal Jalaludin)