Masyarakat Berharap H. Abdurrahman Bisa Pimpin lagi Desa Semplak

Kabupaten Sukabumi – Masyarakat Desa Semplak, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi berharap H. Abdurrahman alias H. Juman bisa kembali duduk pimpin Desa Semplak.

Aspirasi tersebut mengemuka menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan digelar secara serentak pada 17 November 2019.

H. Abdurrahman adalah mantan Kepala Desa Semplak yang menjabat selama dua periode. Setelah masa jabatan H. Abdurrahman habis dan di isi oleh kades lain.

Kini, masyarakat berharap H. Abdurrahman ingin kembali maju dan memimpin kembali Desa Semplak. Lantaran banyak kalangan menilai, dia (H. Abdurrahman) sebagai sosok yang mampu mewujudkan program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Teruji dari pengalamannya ketika memimpin yang berdedikasi juga bersikap tegas.

“Salah satu sikap tegas beliau saat memimpin, konsisten tidak bisa di intervensi oleh pihak manapun dalam mengambil keputusan,” ujar M. Zainal Abidin, salah seorang tokoh masyarakat setempat kepada Masaginews.com.

Pria yang biasa di sapa ‘Mama Genclang’ itu mengapresiasi sistem administrasi yang diterapkan H. Abdurrahman, simpel tidak bertele-tele.

“Contoh, disaat dia berada disawah, sedang kami butuh tanda tangan, dengan mudah dia melayani dengan penuh simpatik” ungkapnya.

Hal lain yang membuatnya kagum, kata dia, sekitar tahun 2008 lalu saat H. Abdurrahman menjabat yang didukung warga setempat mampu membangun infrastruktur desa di tiga kedusunan melalui urunan warga. Meskipun saat itu anggaran desa amat minim, tidak ‘melimpah’ seperti sekarang.

“Jalan Sedong semula hamparan tanah dan lumpur behasil di aspal. Jembatan sasak ke arah Batu sirap juga dibangun sehingga bisa dilalui motor,” ujar ya.

Jalan Jabon sampai dengan Kampung Kekenceng, awalnya hanya galengan (pematang sawah) sepanjang dua kilometer bisa di cor, lebar satu hingga dua meter. “Sehingga, anak sekolah yang lewat tidak khawatir jatuh ke lumpur sawah,” kilah Abidin.

Lebih jauh Abidin membeberkan, tagihan pajak bumi dan bangunan tiap tahun digalang dengan dana talangan pribadinya. Warga merasa ringan membayar PBB karena tidak dikejar waktu.

“Gemah ripah, repeh rapih kala itu, dan kami amat merindukan suasana itu kami butuh figur pemimpin yang berpihak pada masyarakat,” tegas warga Kampung Ciganda Rt 07/03 itu. (Ricky)