Selasa, Agustus 21, 2018
Home > Otonomi > Parlemen > Ratusan Pengusaha Peternakan di Sukabumi Kemplang Pajak Air

Ratusan Pengusaha Peternakan di Sukabumi Kemplang Pajak Air

Masaginews.com – DPRD Kabupaten Sukabumi mengindikasi ratusan pengusaha peternakan kemplang pajak penggunaan air bawah tanah. Mereka memanfaatkan sumur bor untuk kelangsungan usahanya tanpa memikirkan kewajibannya.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Agus Mulyadi mengungkapkan berdasarkan hasil pendataan sementara jumlah perusahaan peternakan yang tersebar di 47 kecamatan mencapai kurang lebih 500 perusahaan, baik berskala kecil, menengah hingga berskala besar.

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan peternakan itu umumnya memanfaatkan air bawah tanah yang diambil melalui sumur bor. Namun diperkirakan sekitar 80 persen keberadaan sumur bor tersebut tidak berijin alias ilegal.

“Peternakan merupakan sektor usaha yang termasuk paling banyak memanfaatkan air bawah tanah yang diambil melalui sumur bor untuk kepentingan usahanya. Tapi sayangnya sekitar 80 persen sumur bor di bidang peternakan ini tidak memiliki ijin,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Meski telah terdapat indikasi terjadi pelanggaran, namun sejauh ini lembaga DPRD tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya untuk pengelolaan pajak air bawah tanah kewenangan sepenuhnya berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama terkait dengan penerbitan surat ijin pengambilan air (SIPA).

Agus mengaku temuan banyaknya sumur ilegal di sektor peternakan itu sudah pernah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada beberapa momen pertemuan. Hanya saja, kata Agus, hingga kini belum ada tindak lanjut atas laporan tersebut.

“Saya pernah menyampaikannya melalui wakil gubernur saoal pengambilan air bawah tanah ini bisa menjadi pendapatan daerah yang jumlahnya cukup besar. Bahkan saya sudah meyakinkan bahwa potensi itu sudah berada di depaan mata,” beber Agus.

Tidak hanya itu saja, Agus juga sempat menawarkan solusi alternatif berupa perjanjian kerjasama bantuan keuangan untuk mendayagunakan potensi ini. Caranya dengan menempuh langkah “Diskresi” yaitu kebijakan strategis yang diambil oleh pimpinan daerah (kabupaten) mengacu pada kepentingan umum dengan pertanggungjawaban sendiri.

“Pemerintah kabupaten akan mendatangi perusahaaan yang tidak mau membayar pajak ke provinsi. Namun karena sudah memanfaatkan sumber daya alam di daerah ini, maka perusahaan tersebut harus memberikan bantuan kepada pemnerintah daerah kabuopaten. Langkah seperti inilah disebut diskresi,” jelasnya.

Hanya saja kebijakan diskresi tersebut memiliki resiko dalam hal pertanggungjawabannya. Dalam hal ini, jika dikemudian hari terdapat kebocoran pendapatan maka Pemda Kabupaten Sukabumi harus menanggungnya. ( Agung S)

REKOMENDASI:

Komisi IV Waspadai Praktik Ilegal Pada Penerimaan Siswa SD/SMP Masaginews.com - Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi mulai mewaspadai adanya praktik ilegal dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP pada tahun ini. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Suka...
DPRD Evaluasi Pemanfatan Ruang Lima Perusahaan Besar di Sukabumi Masaginews.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi gencar melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang lima perusahaan besar yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kelima perusa...
Ketua DPRD Sewot, Pabrik Garmen di Cicurug Tak Dilengkapi Amdal Lalin Masaginews.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi HM Agus Mulyadi bakal menindak tegas PT Manito World yang berlokasi di Kampung Benda, Desa Benda, Kecamatan Cicurug. Pasalnya industri ya...
Tahun ini, Pemudik Arah Sukabumi Bisa Melalui Tol Masaginews.com - Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Agus Mulyadi mengapresiasi pemerintah pusat yang menginstruksikan difungsikannya Jalan Tol Bocimi sesi I Ciawi-Cigombong sepanjang 15 km untuk mengurangi kemacetan. Menje...
Yunus: Salah, Jika Pasar Pelita Bukan Janji Politik Walikota Masaginews.com - Pernyataan Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz perihal pembangunan Pasar Pelita tidak masuk dalam janji politiknya, ditanggapi serius Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi. Politisi Partai Golkar ini bahka...