Selasa, Agustus 21, 2018
Home > Otonomi > Parlemen > Ratusan Pengusaha Peternakan di Sukabumi Kemplang Pajak Air

Ratusan Pengusaha Peternakan di Sukabumi Kemplang Pajak Air

Masaginews.com – DPRD Kabupaten Sukabumi mengindikasi ratusan pengusaha peternakan kemplang pajak penggunaan air bawah tanah. Mereka memanfaatkan sumur bor untuk kelangsungan usahanya tanpa memikirkan kewajibannya.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Agus Mulyadi mengungkapkan berdasarkan hasil pendataan sementara jumlah perusahaan peternakan yang tersebar di 47 kecamatan mencapai kurang lebih 500 perusahaan, baik berskala kecil, menengah hingga berskala besar.

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan peternakan itu umumnya memanfaatkan air bawah tanah yang diambil melalui sumur bor. Namun diperkirakan sekitar 80 persen keberadaan sumur bor tersebut tidak berijin alias ilegal.

“Peternakan merupakan sektor usaha yang termasuk paling banyak memanfaatkan air bawah tanah yang diambil melalui sumur bor untuk kepentingan usahanya. Tapi sayangnya sekitar 80 persen sumur bor di bidang peternakan ini tidak memiliki ijin,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Meski telah terdapat indikasi terjadi pelanggaran, namun sejauh ini lembaga DPRD tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya untuk pengelolaan pajak air bawah tanah kewenangan sepenuhnya berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama terkait dengan penerbitan surat ijin pengambilan air (SIPA).

Agus mengaku temuan banyaknya sumur ilegal di sektor peternakan itu sudah pernah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada beberapa momen pertemuan. Hanya saja, kata Agus, hingga kini belum ada tindak lanjut atas laporan tersebut.

“Saya pernah menyampaikannya melalui wakil gubernur saoal pengambilan air bawah tanah ini bisa menjadi pendapatan daerah yang jumlahnya cukup besar. Bahkan saya sudah meyakinkan bahwa potensi itu sudah berada di depaan mata,” beber Agus.

Tidak hanya itu saja, Agus juga sempat menawarkan solusi alternatif berupa perjanjian kerjasama bantuan keuangan untuk mendayagunakan potensi ini. Caranya dengan menempuh langkah “Diskresi” yaitu kebijakan strategis yang diambil oleh pimpinan daerah (kabupaten) mengacu pada kepentingan umum dengan pertanggungjawaban sendiri.

“Pemerintah kabupaten akan mendatangi perusahaaan yang tidak mau membayar pajak ke provinsi. Namun karena sudah memanfaatkan sumber daya alam di daerah ini, maka perusahaan tersebut harus memberikan bantuan kepada pemnerintah daerah kabuopaten. Langkah seperti inilah disebut diskresi,” jelasnya.

Hanya saja kebijakan diskresi tersebut memiliki resiko dalam hal pertanggungjawabannya. Dalam hal ini, jika dikemudian hari terdapat kebocoran pendapatan maka Pemda Kabupaten Sukabumi harus menanggungnya. ( Agung S)

REKOMENDASI:

Hari Kedua, KPU Masih Sepi Pendaftaran Bacaleg Kabupaten Sukabumi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi sampai saat ini belum menerima pendaftaraan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Padahal, waktu pendaftaran sudah ...
DPRD Evaluasi Pemanfatan Ruang Lima Perusahaan Besar di Sukabumi Masaginews.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi gencar melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang lima perusahaan besar yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kelima perusa...
Giliran DPRD Persoalkan Toll Gate di Palabuhanratu Masaginews.com - Menanggapi berbagai permasalahan yang muncul terkait pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sukabumi membuat salah satu anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB angkat bicara. "Dalam waktu dekat, ...
DPRD Nilai DLH Bertanggungjawab Atas Pohon Tumbang Karena Lalai Mengaw... Masaginews.com - Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi mengatakan pohon beringin yang berada di halaman RSUD R Syamsudin SH sudah pernah patah pada kejadian sebelumnya. Seharusnya sigap dan mengantisipanya apalagi kejad...
DPRD Kecewa Pengerjaan Proyek Pasar Pelita Lamban Masaginews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi kecewa dengan pengerjaan proyek pembangunan Pasar Pelita yang dikarenakan pelaksanaannya lamban. "Sudah enam bulan berjalan kerjasama dengan pihak k...