BPSK Terima 30 Pengaduan Selama 2019, 22 Kasus Selesai

Kota Sukabumi – Badan Penyeleseaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sukabumi merinci, selama tahun 2019 sebanyak 22 kasus penyelesaian sengketa konsumen yang ditanganin. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

“Pada tahun 2019 ada 30 pengaduan, yang disidangkan 23 kasus. Tapi yang terselesaikan 22 kasus, 1 kasus lagi akan kita lanjut tahun ini,”ujar salah satu anggota BPSK Kota Sukabumi Oscar Lesnusa, saat ditemui di kantornya, kemarin (07/01).

Sebanyak jumlah 22 kasus yang tuntas tersebut, rata-rata masalah perbankan, leasing dan asuransi. Sedangkan untuk pengaduan terhadap produk makanan, selama ini pihaknya belum menerima masyarakat yang mengadukan masalah tersebut.

“Sejauh ini pengaduan mengenai produk makanan atau minuman masih minim. Makanya, jika masyarakat menemukan makanan atau minuman kadaluarsa yang dijual atau beredar dilapangan, konsumen juga bisa mengadukan ke BPSK,” kata dia.

Oscar menjelaskan, tidak semua bentuk pengaduan bisa disidangkan, sebab jika permasalahan masih bisa di musyawarah tentu saja tidak akan dilakukan sidang.

“Seperti tahun ini ada 30 jumlah pengaduan, tapi tidak semua bisa disidangkan, karena bisa saja langsung dimusyawarahkan di BPSK juga. Atau bisa juga pengaduan sudah masuk tapi ketika akan di proses, mereka sudah berdamai,” ungkap dia.

Turunya jumlah pengaduan di tahun ini, lanjut Oscar, kemungkinan besar masyarakat sudah mengetahui fungsi dari BPSK sendiri. Bisa juga penurunan tersebut karena adanya langkah cepat dari aparat hukum yang tegas terhadap pelaku usaha ketika merugikan konsumen.

Pihaknya berharap, masyarakat menjadi konsumen yang cerdas, sehingga jika ditemukan yang merugikan konsumen secepatnya laporkan saja. “Misalkan ada produk yang beredar, padahal dalam aturan barang tersebut dilarang untuk dijualbelikan, segera melapor ke BPSK,” pesannya.

Oscar menambahkan, dirinya mengapresiasi kepada pihak yang diadukan selalu hadir dalam persidangan. Hal ini bukan hanya sebagai bentuk taat aturan, tapi juga kesadaran yang tinggi dari pihak perusahaan atau produsen.

“Saya sangat apresiasi kepada perusahaan yang diadukan oleh masyarakat, selalu hadir saat musyawarah, mediasi ataupun sidang digelar,” pungkasnya.***