Musyawarah Pemilik Kios Korban Kebakaran dengan Muspika Cikembar Deadlock

Irfan Rifaudin
Reporter Sukabumi Utara

Kabupaten Sukabumi – Sejumlah pemilik kios di terminal Cikembang, Kabupaten Sukabumi mengadakan pertemuan setelah kios tempat mereka berjualan diklaim oleh seseorang yang mengaku pemiliknya.

Peristiwa ini mengemuka setelah kejadian kebakaran yang melanda kios mereka beberapa pekan lalu, ketika hendak membangun kembali kios, niat mereka terhalang karena ada pihak yang mengklaim bahwa lahan terminal merupakan milik pribadi.

Sejak Jumat siang sekitar pukul 14.00  WIB di area pertokoan Cikembang, sejumlah warga mengadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut dengan Muspika setempat, namun hingga sore hari tidak menghasilkan keputusan yang pasti.

“Para pedagang yang hendak membangun kembali kios di area terminal Cikembang hingga saat ini masih belum bisa membangun, dikarenakan ada oknum yang mengklaim bahwa area terminal tersebut adalah miliknya,” ujar juru bicara pedagang kios Terminal setempat, Umu Saprudin (51) kepada Masaginews.com.

Namun para pedagang tidak terima dengan klaim itu. Menurutnya, terminal merupakan milik Pemda Kabupaten Sukabumi yang dikelola oleh Dishub Kabupaten setempat.

Umu mengakui, sebelumnya sudah tiga kali mengadakan pertemuan untuk membahas itu juga dengan pihak Muspika. Namun tetap tetap tidak membuahkan hasil.

“Saya tidak mengerti  status lahan bisa dimiliki seseorang dan bisa jadi buat sertifikat, padahal itu termasuk lahan fasilitas umum,” terangnya.

Ditempat terpisah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Lukman Sudrajat saat dihubungi melalui telepon seluler mengatakan, langkah permasalahan mengenai status terminal yang diklaim oleh seseorang itu dia sudah dilakukan koordinasi bersama Muspika Kecamatan Cikembar dan itu sudah dilakukan rapat dengan sejumlah warga. Dia juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pengecekan status terminal.

“Informasi yang kami dapatkan bahwa status terminal itu dulunya dimiliki oleh Pemprov tetapi kami kemarin sudah koordinasi dengan Pemprov untuk melakukan pengecekan data yang dimiliki Pemprov hingga kini masih dicari,” pungkasnya. (Gung)