Sulitnya Warga Bikin Data Kependudukan Mewarnai Hari Jadi Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Sukabumi – Tak terasa tepat di tanggal 10 September 2019 Kabupaten Sukabumi sudah berusia 149 tahun. Memang terlihat pembangunan infrastruktur cukup berkembang, meskipun masih banyak jalan alami kerusakan.

Namun, di sisi lain ternyata masih ada satu akar permasalahan yang seakan tak berujung, warga masih banyak mengeluh soal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran di setiap UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi.

Masih banyak warga yang kesal karena sulitnya membuat KTP dengan alasan yang sama, yaitu blanko KTP sedang tidak tersedia alias habis. Sehingga digantikan oleh Surat Keterangan (Suket) sebagai penggantinya yang dapat ditukarkan kembali dengan KTP dalam bentuk blanko beberapa bulan kemudian setelah blanko KTP tersedia.

Kenapa hal itu bisa terjadi ? Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sukabumi, Sofyan Efendy menerangkan, bahwa yang sulit bukan mendapatkan KTP, akan tetapi sulit mendapatkan keping KTP.

“Jadi begini, itu karena dampak dari penyediaan blanko dari Pemerintah Pusat, jadi bukan sulit mendapatkan KTP, tapi sulit mendapatkan keping KTP,” kata Sofyan saat ditemu Masaginews.com setelah menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi. Selasa (10/9).

Menanggapi banyaknya keluhan masyarakat soal beredarnya membuat KTP apabila membayar langsung jadi, sedangkan tidak membayar susah jadi, dirinya membantah hal tersebut. Bahkan Ia menegaskan bahwa itu merupakan hoax.

“Itu Hoax, kalau pun ada catat namanya lapor ke saya,” tegasnya.

Sementara itu Bupati Sukabumi, Marwan Hamami mengatakan, bahwa lamanya pembuatan KTP sehingga digantikan dengan Suket, karena penyediaan dari pusat untuk seluruh Indonesia tidak tercover.

“Itulah persoalannya, kan ketika otonomi daerah sudah lagi tidak utuh, segala sesuatu harus di suport dari Pemerintah Pusat. Kendalanya hari ini tentunya bagaimana penyediaan pusat untuk seluruh Indonesia ini bisa tercover tidak. Kalau sulit kenapa tidak diserahkan ke tiap daerah, karena jumlah penduduknya tidak sama,” pungkasnya. (M Rizal Jalaludin)